Pelaksana Normalisasi Sungai Batang Merao Tidak Mencantumkan Nilai Anggaran di Papan Proyek, Warga Kerinci Curigai Proyek ini Ada Unsur KKN

WARTAJAMBI.COM: KERINCI - Mengatasi luapan Sungai Batang Merao akibat pendangkalan oleh sedimen dari hulu sungai saat musim penghujan, pemerintah Provinsi Jambi pada tahun Anggaran 2017 melaksanakan Proyek Normalisasi Sungai untuk wilayah bupaten Kerinci dan kota Sungai penuh. 

Pekerjaan normalisasi sungai  dilaksanakan oleh  PT. Jambi Kreasi Globalindo, sesuai dengan papan proyek di lokasi, namun sangat disayangkan Dana yang dihabiskan (DPA-SKPD PUPR Provinsi Jambi) ini tidak diketahui oleh masyarakat Kerinci, sehingga  masyarakat sebagai penerima dampak dari Proyek ini tidak bisa mengawasi kualitas dari hasil pengerjaan normalisasi kontraktor ini.

Masyarakat Kerinci menilai bahwa proyek ini gelap dan tidak transparan, "Sepertinya  pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan Kontraktor pelaksana sehubungan proyek ini melakukan tindakan KKN dalam proses tendernya, ujar warga saat berada di lokasi.

Sebagaimana yang dituturkan oleh salah Seorang warga Desa Tanjung Pauh tepat di mana aliran sungai Batang merao kepada jurnalis IndonesiaSatu.co.id, 24 Oktober lalu, yang enggan disebutkan identitasnya, "Pada setiap pelaksanaan proyek yang didanai dari negara mutlak mengikuti aturan serta ketentuan yang tertuang dalam syarat umum kontrak sebelum pekerjaan dilaksanakan bahkan  sebelum bekerja terlebih dahulu meminta izin atau rekomendasi dari pihak pengawas yang ditunjuk oleh dinas itu sendiri, lantas mengapakah nilai kontrak tidak tertera, justru  ini dibiarkan saja aneh kan, wajar saja kami menilai proyek tersebut cacat akan administrasi."

"Perlu untuk diketahui t bahwa terlaksananya proyek tersebut karena dari dana pajak yang kami bayar, jadi untuk apa pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Kontraktor menutup-nutupi nilai rupiah tersebut." ujarnya

Di tempat terpisah Yosep Rizal anggota investigasi LSM Respect membenarkan hal ini. "Bukan hanya nilai kontrak yang tidak dituliskan di papan proyek tersebut akan tetapi minyak bersubsidi juga dipakai untuk alat berat yang digunakan untuk pekerjaan normalisasi sungai Batang Merao ini,  jelas ini sudah melanggar hukum kok malah dibiarkan saja oleh pihak-pihak yang berkompeten dalam pelaksanaan normalisasi tersebut terutama pihak direksinya di dinas pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat bidang pengairan." jelasnya

 

 Ditambahkan Yosep dengan adanya kejadian seperti ini diharapkan kepada dinas instansi terkait untuk menegur rekanan jika tidak kami selaku lembaga swadaya masyarakat akan segera meminta Kapolres Kerinci untuk menindaklanjutinya Bila perlu kami akan mengadakan aksi ke pihak yang berwajib jika Harapan ini tidak terwujud tegasnya.